requiemforwilliamsburg.com -Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) yang menghentikan Pramono Anung dari posisi Sekretaris Kabinet.
Pramono menambah daftar menteri PDIP yang keluar dari Kabinet Presiden Jokowi.
Selama dua periode kepemimpinan Jokowi, banyak kader dari partai PDIP yang menjabat sebagai menteri. Ini tidak mengherankan mengingat bahwa PDIP adalah partai pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019.
Pada masa awal kepresidenan Jokowi, dibentuklah sebuah kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja dan diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2014. Terdapat 34 menteri yang bertugas di dalamnya, dengan komposisi 14 berasal dari partai politik dan 20 lagi dari latar belakang non partai politik. Sebanyak empat orang menteri berasal dari PDIP yang mendominasi kekuatan di dalamnya.
PKS Buka Suara soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo
Pada babak kedua, Jokowi membentuk Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019, dengan penempatan 5 kader PDIP di posisi kementerian.
Menjelang akhir masa jabatan Jokowi, terjadi sejumlah perubahan dan akibatnya, jumlah kader partai yang mendukungnya menyusut hingga hanya tinggal tiga menteri yang aktif dalam kabinetnya.
Mereka adalah Teten Masduki, yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga, yang mengemban tugas sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta Abdullah Azwar Anas, yang dipercaya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Teten Masduki – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini, dilantik pada 23 Oktober 2019. Sebelum menduduki jabatan di kabinet, ia pernah menduduki berbagai jabatan penting di Istana. Salah satunya adalah Kepala Staf Presiden dari tahun 2015-2018, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pada Februari 2023, Teten diketahui sebagai kader PDIP setelah menerima jaket partai dari Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat apel siaga bersama kader-kader PDIP di Banten.
Teten mendapat pengakuan luas saat memimpin Indonesia Corruption Watch (ICW) dan mengungkap kasus korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung, Andi M Ghalib, di masa presiden BJ Habibie.
I Gusti Ayu Bintang Darmawati – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
Bintang Puspayoga, juga dikenal sebagai I Gusti Ayu Bintang Darmawati, merupakan sosok kedua yang tetap memegang tanggung jawabnya di kabinet dengan kesetiaan.
Ternyata, keluarga Puspayoga telah lama menjadi pendukung setia partai PDIP. Sejak 23 Oktober 2019, salah satu anggota keluarga tersebut menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Perdana di IKN
Sebelumnya, Bintang menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kota Denpasar. Selama masa jabatannya, ia berhasil menginisiasi program Kartu Guna Sewaka Dharma yang menyatukan layanan ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan.
Abdullah Azwar Anas – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Abdullah Azwar Anas adalah satu-satunya kader PDIP yang masih menjabat di kabinet Jokowi. Beliau telah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) sejak 8 September 2022.
Azwar diangkat sebagai pengganti Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2022.
Jumlah Kementerian Ideal, Untung-Rugi Kabinet Gemuk dan Over Coalition
Sebelum bergabung dengan PDIP, Azwar memulai karir politiknya melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009. Ia juga memegang posisi Bupati Banyuwangi selama dua masa jabatan (2010-2015 dan 2016-2021).
Dalam kedua pemilihan bupati Banyuwangi, Azwar mulai terlibat dengan PDIP untuk meniti karir politiknya. Pria yang lahir pada tanggal 6 Agustus 1973 ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada bulan Januari 2022.
Muhadjir Ungkap Tugas Penting Mensos Baru
